Pedoman dan Tata Kerja Komisi Nasional Pendidikan

KomnasdikDKI
KomnasdikDKI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONALPENDIDIKAN

Nomor : 01 / KNP / III / 2012

Tentang

PEDOMAN DAN TATA KERJA

KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN PUSAT

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, adalah pimpinan  tertinggi yang memimpin Komisi Nasional Pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

  • Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, mempunyai tugas menentukan kebijakan organisasi serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaanya berdasarkan prinsip-prinsip Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  • Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, mewakili organisasi untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 2, Pimpinan Komnas mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Memberlakukan keputusan-keputusan musyawarah Komnas
  • Menetapkan kebijakan organisasi.
  • Mentapak rencana kegiatan organisasi
  • Memimpin pelaksanaan kegiatan organisasi.
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
  • Membina, membimbing, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang ada di Komnas.

BAB III

SUSUNAN PERSONALIA

Pasal 4

Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, terdiri dari 11 orang yang merupakan kesatuan kolektif/kolegial dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua                                                                                                 :  R. Deddy Chasbullah, S.Pd, MM

Wk. Bidang Peningkatan Mutu & Pelayanan Pendidikan :  Ir. Sudarmadji, MM

Wk. Bidang Hukum dan Pengawasan                                    :  Merdy Budiarto, SH, M.Hum

Wk. Bidang Kerjasama Dan Hubungan  Antar lembaga     :  Jim Mintarja, SE            

Wk. Bidang Riset Dan Pengembangan                                     :  Dr. Ir. Mamik Suendarti, Ms

Sekretaris Jenderal                                                                        :  Andreas Tambah, SE, MM

Bendahara Umum                                                                         :  Kiswantoro Deddy, SE, MM

Kepala Biro Umum dan Kesekretariatan                                  :  Djalaludin, S.Pd

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 5

Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, merupakan satu kesatuan yang bulat dan tersistem di dalam organisasi. Adapun pembagian tugas yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi, oleh karena itu setiap Pimpinan dalam menjalankan tugasnya wajib melakukannya dengan memelihara hubungan, koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara terus menerus.

  • Ketua
  • Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komisi.
  • Mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan komisi.
  • Mengkoordinasikan anggota Pimpinan lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.
  • Mewakili komisi kedalam dan keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Memimpin rapat-rapat komisi

 (2).    Wakil Ketua Pengembangan Mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan

a.      Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.

  • Bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang pendidikan dan pelatihan.
  • Mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

(3).   Wakil Ketua Bidang Hukum, Organisasi Dan Pengawasan

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
  2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang riset dan pengembangan.
  3. Mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

(4).   Wakil Ketua Bidang Kerjasama Dan Hubungan Antar Lembaga    

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
    1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga.
    1. Mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

(5).   Wakil Ketua Bidang Riset / Penelitian Dan Pengembangan

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
  2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang riset dan pengembangan.
  3. Mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

(6).   Sekretaris Jenderal

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
  2. Mengendalikan segala informasi, masukan dan keluaran yang diperlukan.
  3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat komisi, serta menyelesaikan hasilnya dalam tuangan kesimpulan dan rumusan keputusan.
  4. Membantu Ketua dalam memimpin komisi.
  5. Memimpin dan mengkoordinasikan masalah keorganisasian, perencanaan, dan pengendalian program komisi.
  6. Membina dan mengkoordinasikan masalah keorganisasian, perencanaan dan pengendalian program komisi.   

(7).   Bendahara Umum

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
  2. Menyelenggarakan pengelolaam dan pembendaharaan keuangan.
  3. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta mengkoordinasikan usaha penyediaan dana.
  4. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan serta mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan.

(8).   Kepala Biro Umum dan Kesekretariatan

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diserahkan kepadanya.
  2. Membantu Sekretaris Jenderal dalam memimpin kegiatan kesekretariatan/kantor.
  3. Membantu Sekretaris Jenderal dalam bidang hubungan kemasyarakatan.
  4. Mengkoordinasikan dan melaporkan tugas-tugasnya kepada Ketua Umum.

BAB V

PIMPINAN TATA HUBUNGAN

Pasal 6

  • Ketua dan Wakil Ketua , Sekretaris Jenderal dan, Bendahara Umum, merupakan satu kesatuan yang bulat dalam menjalankan tugasnya dengan dilakukan secara kolektif dalam sistem kepemimpinan kolegial.
  • Fungsi Ketua adalah memimpin, dan dalam hal Ketua berhalangan melakukan tugasnya, fungsi Ketua  dilaksanakan oleh Wakil Ketua atau anggota Pimpinan sebagai pejabat. 
  • Sekretaris Jenderal adalah pengendali segala informasi masukan dan keluaran yang diperlukan Komnas.
  • Bendahara Umum, adalah penanggung jawab pengadaan dan penggunaan dana oleh Komnas, termasuk perencanaan dan pengendaliannya dalam sistem anggaran menurut tata cara penyelenggaraan keuangan yang diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI

SURAT-SURAT

Pasal 7

  • Semua surat yang masuk dan keluar dicatat dengan tertib melalui staff sekretariat Komnas.
  • Surat-surat yang masuk disampaikan oleh Kepala Biro Umum dan Kesekretariatan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal.
  • Semua surat Komnas Pendidikan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.
  • Surat-surat Komnas Pendidikan yang berhubungan dengan keuangan ditandatangani oleh Ketua bersama Bendahara Umum.

BAB VII

RAPAT -RAPAT

Pasal 8

  • Rapat Pimpinan Harian
    • Rapat Pimpinan Harian adalah rapat anggota pimpinan harian yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
    • Rapat Pimpinan Harian waktunya diadakan menurut kebutuhan yang diperlukan.
    • Rapat Pimpinan Harian berfungsi sebagai forum bahan pembahasan untuk disampaikan kepada Rapat Pleno.
  • Rapat Pleno
  • Rapat pleno adalah rapat Pimpinan Komnas Pendidikan yang anggotanya terdiri dari 11 orang, diadakannya sekurang-kurangnya sekali sebulan atau menurut keperluannya.
  • Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dengan musyawarah pengambilan keputusan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. antara lain :
    • Penyusunan dan perencanaan program kerja dan atau kebijaksanaan startegi serta solusi pelaksanaannya.
    • Penetapan keputusan rapat kerja dan rapat pimpinan lainnya.
    • Pemecahan masalah mendasar tentang jalannya Komnas.
  • Rapat Kerja
  • Rapat Kerja adalah rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komnas untuk membahas penyusunan dan pelaksanaan program kerja.
  • Rapat Kerja dapat dilaksanakan dalam satu kali setahun, atau menurut keperluannya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

  • Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  • Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
  • Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam keputusan ini, akan diubah atau disempurnakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan  di    :  JAKARTA

Pada Tanggal    :   21 Maret 2012

 

                KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN

 KETUA                                                                                

 ttd                                                                 

R. DEDDY C. CHASBULLAH                                         

Salinan Pengesahan

Sekretaris Jenderal

KOMISI NASIOAL PENDIDIKAN

ANDREAS TAMBAH, SE., MM