Pedoman Organisasi

KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONALPENDIDIKAN
Nomor : 02 / KNP / III / 2012
Tentang
PEDOMAN ORGANISASI
KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :
(1). Organisasi adalah Organisasi Komisi Nasional Pendidikan.
(2). Komnas Pendidikan adalah Komisi Nasional Pendidikan
(3). Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Nasional Pendidikan

BAB II
AZAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 2
AZAS DAN LANDASAN

Komnas Pendidikan berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Pasal 3
SIFAT

Komnas Pendidikan bersifat Independen.

BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4
VISI

Terwujudnya bangsa yang cerdas, berdaya, kompetitif dan berkepribadian luhur.

Pasal 5
MISI

  1. Mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa.
  3. Mengupayakan pemberdayaan kehidupan masyarakat Indonesia.
  4. Mengupayakan kepedulian segenap komponen bangsa untuk turut serta mencerdaskan dan memperdayakan kehidupan bangsa melalui peningkatan pendidikan yang berkualitas.
  5. Mengupayakan terciptanya fungsi pengawasan yang independen.

Pasal 6
TUJUAN

Tujuan didirikannya KOMNAS PENDIDIKAN adalah :

  1. Membantu pemerintah dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan Nasional.
  2. Menjadi mitra Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dalam peningkatan kualitas pendidikan.
  3. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan pendidikan.
  4. Meningkatkan kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
  5. Membangun bangsa yang cerdas, berdaya,kompetitif dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
  6. Memberikan advokasi kepada Insan Pendidikandvokasi kepada Insan Pendidikan dan Institusi pendidikan.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TINGKATAN ORGANISASI

Pasal 7

(1). Komisi Nasional Pendidikan Indonesia berkedudukan :
a. Komnas Pusat berkedudukan di Ibukota Negara..
b. Komnas Wilayah berkedudukan di Propinsi..
c. Komnas Daerah berkedudukan di Kabupaten/Kota.
(2). Tingkatan Organisasi Komisi Nasional Pendidikan, terdiri dari :
a. Pusat.
b. Wilayah.
c. Daerah

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Pimpinan Komnas terdiri dari :
(1). Pusat.
a. Ketua.
b. Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
c. Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum.
d. Wakil Ketua Bidang Peningkatan Mutu dan Pelayanan Pendidikan.
e. Wakil Ketua Bidang Hukum, Organisasi dan Pengawasan.
f. Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
g. Wakil Ketua Bidang Riset dan Pengembangan.

(2). Wilayah (Provinsi)
a. Koordinator Wilayah
b. Sekretaris/Wakil Sekretaris
c. Bendahara/Wakil Bendahara.
d. Wakil Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan.
e. Wakil Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
f. Wakil Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
g. Wakil Koordinator Bidang Hukum, Organisasi dan Pengawasan.

(3). Daerah (Kabupaten/Kota)
a. Koordinator Daerah.
b. Sekretaris/Wakil Sekretaris
c. Bendahara/Wakil Bendahara.
d. Wakil Koordinator Bagian Riset dan Pengembangan.
e. Wakil Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
f. Wakil Koordinator Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
g. Wakil Koordinator Bagian Hukum, Organisasi dan Pengawasan.

(4). Pembentukan Perwakilan Wilayah dan Perwakilan Daerah di setujui dan sahkan dan bertanggung
Jawab kepada Pimpinan Komnas Pusat.

BAB VI
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 9
Fungsi dan Tugas

Komnas berfungsi dan bertugas :
(1). Pengawasan, pemantauan dan pengkajian terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan Indonesia.
(2). Mengadakan kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan departemen lainnya, khususnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
(3). Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mepeningkatan kualitas pendidikan.
(4). Menjalin kerjasama dengan Founder di luar negeri.
(5). Menjalin kerjasama dengan Institusi Pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, baik di dalam maupun di luar negeri.
(6). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan).
(7). Menyelenggarakan seminar-seminar di bidang pendidikan.
(8). Membuat unit-unit usaha bisnis.
(9). Membuat unit advokasi untuk dunia pendidikan.

Pasal 10
Wewenang

(1). Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan organisasi.
(2). Membina, mengendalikan, mengawasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program organisasi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Hak

(1). Hak bicara adan menyampaikan pendapat sesuai tingkatan organisasi.
(2). Dipilih dan Memilih sesuai tingkatan organisasi
(3). Berhak mendapatkan insentiv, honor dan tunjangan. Sesuai tingkat Keuangan Organisasi.

Pasal 12
Kewajiban

(1). Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi.
(2). Memperjuangkan secara aktif tercapainya tujuan organisasi.
(3). Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
(4). Melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing.

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 13

(1). Ketua merupakan pimpinan tertinggi di komnas seluruh tingkatan.
(2). Koordinator Wilayah merupakan pimpinan pengurus di komnas tingkat propinsi.
(3). Koordinator Daerah merupakan pimpinan pengurus di komnas tingkat daerah.

BAB IX
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 14
Hubungan Kerja

(1). Komnas dapat mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi.
(2). Komnas dapat mengadakan hubungan horizontal dengan organisasi lain dalam hal pelaksanaan tugasnya.
(3). Komnas Pusat mengadakan hubungan kerjasama dengan komnas di masing masing tingkatan berdasarkan garis komando.
(4). Ketua Komnas Pusat merupakan Pimpinan tertinggi Komnas diseluruh tingkatan.
(5). Hubungan kerja antar fungsi dan bagian merupakan hubungan koordinatif.
(6). Komnas dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar dengan persetujuan Pimpinan setingkat diatasnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 15
Tata Kerja

(1). Komnas menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integritas dan sinkronisasi atas dasar kesamaan dalam menjalankan pekerjaannya.
(2). Komnas menyusun uraian tugas dan uraian jabatan seperti tersebut pada struktur pedoman ini.

Pasal 16
Penetapan dan Syarat

(1). Penetapan Pimpinan Komnas di seluruh tingkatan dilakukan oleh Ketua Komnas Pusat.
(2). Persyaratan menjadi Pengurus Komnas diatur oleh Komnas Pusat melalui ketetapan Ketua.

Pasal 17
Masa Jabatan

(1). Masa jabatan Pimpinan Komnas selama 3 (lima) tahun.
(2). Pimpinan Komnas yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
(3). Perubahan personalia pimpinan Komnas dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Komnas masing-masing tingkat dengan dilaporkan pada Komnas Pusat.

BAB X
RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KERJA

Pasal 18
Rapat Pimpinan

(1). Rapat Pimpinan Komnas terdiri dari :
a. Rapat Harian
b. Rapat Pleno
c. Rapat Koordinasi
(2). Rapat Harian Pusat ialah rapat Pimpinan yang anggotanya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan di masing-masing tingkatan. .
(3). Rapat Harian Wilayah dan Daerah ialah rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Ketua/Wakil ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Bendahara/Wakil Bendahara, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan di masing-masing tingkatan..
(4). Rapat Pleno ialah rapat Pimpinan yang anggotanya terdiri dari semua anggota Pimpinan Komnas, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, membicarakan tentang kebijakan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan organisasi di masing-masing tingkatan..
(5). Rapat Koordinasi ialah rapat Pimpinan yang anggotanya terdiri dari seluruh pengurus dari komnas di masing-masing tingkatan.

Pasal 19
Rapat Kerja

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :
(1). Rapat Kerja Komnas, ialah rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Komnas pada setiap tingkatan untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan program, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya disahkan oleh Ketua Komnas Pusat.
(2). Rapat Kerja dihadiri :
a. Pada tingkat Pusat :

  1. Anggota Komnas tingkat Pusat
  2. Undangan khusus yang diundang oleh Komnas Pusat.
    b. Pada tingkat Wilayah :
  3. Anggota Komnas tingkat Wilayah (Provinsi)
  4. Undangan khusus yang diundang oleh Komnas Provinsi
    c. Pada tingkat Daerah :
  5. Anggota Komnas tingkat Daerah (Kabupaten/Kota)
  6. Undangan khusus yang diundang oleh Komnas Daerah
    (3). Keputusan Rapat Kerja Komnas mulai berlaku sejak ditetapkan.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20
Keuangan

(1). Komnas mengusahakan dana dari sumber-sumber yang halal, sah dan tidak mengikat.
(2). Komnas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Rapat Pimpinan Komnas masing-masing tingkat disahkan oleh Ketua Komnas Pusat.
(3). Pengawasan pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komnas dilakukan oleh Pimpinan Komnas masing-masing tingkat.

Pasal 21
Kekayaan

Semua asset dan inventaris Komnas, diatur dalam ketentuan tersendiri..

BAB XII
LAPORAN

Pasal 22

(1). Komnas berkewajiban menyampaikan laporan usaha, program, kegiatan dan keuangan secara tertulis kepada Pimpinan Komnas Pusat setiap tahun
(2). Komnas membuat laporan tentang langkah dan tindakan insidental atas peristiwa yang terjadi di masing-masing tingkat dan disampaikan kepada Pimpinan Komnas Pusat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian setelah mendengar pendapat dari Pimpinan Komnas.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 24

Keputusan tentang Pedoman Organisasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21 Maret 2012

Komisi Nasional Pendidikan

KETUA
ttd

R. DEDDY C. CHASBULLAH

Salinan Pengesahan
Sekretaris Jenderal
KOMISI NASIONAL PENDIDIKAN

ANDREAS TAMBAH, SE., MM